DiIndonesia dan negara berkembang lain, pangan merupakan bagian terbesar dari komponen konsumsi penduduk, fluktuasi harga pangan yang sangat tinggi dapat mengganggu stabilitas Kualitaspenduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan.Tingkat pendidikan di Indonesia selalu megalami kemajuan, namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, pendidikan di Tingkatpertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk tinggi, yakni sekitar 1,98% per tahun. lepas daripada pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan, cenderung untuk menghambat perimbangan pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari EduXtiondan Semangat Pendidikan di Papua Barat; Menurut data, jumlah penduduk di Jakarta pada tahun 2021 berjumlah 11.204.714 jiwa dengan jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 501.920 orang per Maret 2021. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2020 angka itu bertambah hingga 5.100 orang, yakni 496.840 orang Kualitaspenduduk yang rendah pada negara Indonesia dapat diidentifikasi dari masih rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduk, serta masih tingginya potensi sumber daya alam yang belum terkelola secara mandiri dan tepat. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di beberapa wilayah bahkan didominasi oleh sumber daya manusia dari negara lain. Selainrendahnya kualitas SDM dan besarnya angka pengangguran, tantangan pembangunan kependudukan di Indonesia berkaitan dengan menurunnya daya dukung alam bagi kehiupan umat manusia. Perluasan akses dan perbaikan kualitas program KB merupakan hal utama dari upaya peningkatan dan pemeliaharaan kesehatan individu dan masyarakat dan membantu . Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. ADA APA DENGAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA?Oleh Januar Singgih AbdullahPendidikan sudah menjadi hal pokok bagi manusia. Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga di masa depan manusia akan menjadi lebih baik. Setiap manusia tidak akan terlepas dari pendidikan hingga ajal menjemput, setiap manusia akan belajar, belajar dan terus belajar. Di Indonesia sendiri, pendidikan adalah hal yang sangat penting dan diperhatikan oleh pemerintah. Buktinya pemerintah mengadakan program wajib belajar selama 9 tahun dan pada agustus 2022 pemerintah mengajukan RUU Sisdiknas dengan wajib belajar selama 13 tahun. Tujuan pendidikan di Indonesia tentu saja berpatokan pada tujuan Negara Indonesia itu sendiri yang tertera di pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dengan kepedulian pemerintah akan pendidikan, apakah kualitas pendidikan di Indonesia sudah baik? Walau sudah tertera sangat jelas tujuan Negara Indonesia di pembukaan UUD 1945 bahkan hal itu sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia, nyatanya kualitas pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih rendah. Dilihat dari data World Population Review pada tahun 2022, rata-rata IQ penduduk di Indonesia yaitu 78,49. Hal itu membuat indonesia berada pada peringkat 130 dari 199 negara yang diuji. Skor IQ sangat tergantung pada kualitas pendidikan kualitas pendidikan Indonesia diperkuat lagi dengan adanya kasus kasus kenakalan remaja. Bahkan anak SD saja juga ada yang melakukan hal hal yang tak pantas dilakukan. Dari data pada tahun 2007, tercatat 3145 remaja usia 18 tahun kebawah menjadi pelaku kenakalan dan juga tindak kriminal, lalu pada tahun 2008 dan 2009 meningkat menjadi 3280 hingga 4123 remaja. Pada 2013 angka kenakalan remaja di Indonesia menyentuh 6325 kasus, 147 yaitu kasus tawuran antar pelajar, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya hingga 7007 kasus, 255 kasus tawuran antar pelajar dan pada tahun 2015 menyentuh angka 7762 kasus. Artinya pada tahun 2013 hingga tahun 2014 kasus kenakalan remaja mengalami kenaikan sebesar 10,7%.Tren positif di pendidikan Indonesia dapat dilihat dari antusiasme masyarakat Indonesia untuk menempuh pendidikan dasar, angka partisipasi pada pendidikan dasar terus meningkat. Jumlah anak Indonesia yang mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah juga terus meningkat sejak zaman kemerdekaan. Hal tersebut selaras dengan adanya peningkatan jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, antusiasme masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pendidikan juga dapat dilihat dari ketatnya seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Dilansir dari Databoks, LTMPT mencatat terdapat peserta yang mendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat sekitar 3,09% dibanding tahun 2021 yang hanya berjumlah peserta. Dilansir dari Goodstats, Ketua LTMPT Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, menyebut jumlah peserta SBMPTN tahun 2022 menembus nyata tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan cukup tinggi. Namun, apakah kesadaran masyarakat tersebut dibarengi dengan kualitas pendidikan yang baik? Dilansir dari paper "Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia" oleh Anies R. Baswedan, PhD, 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan pendidikan data tersebut dari pemetaan oleh Kemdikbud terhadap sekolah pada tahun 2012. hasil ujian standar kompetensi guru yang tidak sesuai diharapkan dan rendahnya peringkat mutu pendidikan Indonesia di dunia menjadi bukti kualitas pendidikan di Indonesia masih buruk. Buruknya kualitas pendidikan di Indonesia tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi. Dari segi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata layak terutama sekolah di desa desa yang jauh dari perkotaan. Masih banyak gedung sekolah yang tidak layak atau rusak bahkan sampai rawan roboh, hal tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Selain itu, fasilitas sekolah yang kurang lengkap seperti tidak adanya perpustakaan tentu akan mengurangi referensi atau sumber belajar siswa. Media belajar yang masih minim dan penggunaan teknologi informasi yang kurang memadai juga menjadi permasalahan sekolah sekolah yang jauh dari pusat kota. Hal hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia. Maka dari itu, sangat perlu bagi bangsa Indonesia khususnya pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan kualitas pendidikan di Indonesia guru di Indonesia juga salah satu faktor penting akan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas guru di Indonesia dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Masih banyak guru yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Kenyataannya banyak guru yang masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya, misalnya guru terlambat hadir di kelas, kebanyakan bercerita tidak menjelaskan materi, kurang memahami karakteristik siswanya, kurang memahami konsep materi yang diajarkan bahkan ada guru yang masuk kelas hanya memberikan tugas lalu pergi. Namun, di balik kualitas guru yang buruk ini ada faktor kesejahteraan guru yang di Indonesia terlalu banyak diberi beban dan gaji yang tidak seberapa terutama guru honorer. Guru di Indonesia selain diberi kewajiban untuk mengajar juga diberi tugas tugas administratif, misalnya disuruh bikin RPP dan kebutuhan administratif lain yang cukup rumit. Selain itu, guru di Indonesia juga diberi tanggung jawab lebih untuk memegang jabatan di sekolah contohnya disuruh menjadi pembina osis dan lainnya. Dari hal tersebut tentu saja akan mengganggu tugas utama guru yaitu mengajar sehingga proses pembelajaran akan terganggu dan kualitas pendidikan akan menurun. 1 2 3 Lihat Pendidikan Selengkapnya intan5357 intan5357 A, saya usulkan membangun sekolah di tempat pelosok / kedalaman b, memberikan sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolahc melakukan sosialisasi Iklan Iklan ajengtiar124 ajengtiar124 Pertama,tanamkan niat dalam diri untuk berusaha ingin maju,karena niat ada lah faktor utama yg sangat dibutuhkan untuk menjadi lebih maju dan menjadi berkualitas. karena banyak orang yg berpendidikan tinggi tapi tidak berkualitas karna tidak memiliki niat. Iklan Iklan - Persoalan sumber daya manusia semakin menjadi perhatian utama bagi perusahaan dan negara. Kualitas dan talenta yang dimiliki tiap individu kian dipandang sebagai kunci pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan mana saja yang telah mempersiapkan dan menetapkan langkah dalam meningkatkan daya saing, talenta, dan kualitas sumber daya manusia? Bagaimana mengukur daya saing tersebut? Lemahnya Daya Saing Indonesia Global Talent Competitiveness Index GTCI PDF adalah pemeringkatan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut. Beberapa indikator penilaian indeks ini adalah pendapatan per kapita, pendidikan, infrastruktur teknologi komputer informasi, gender, lingkungan, tingkat toleransi, hingga stabilitas ASEAN, Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 77,27. Peringkat berikutnya disusul oleh Malaysia 58,62, Brunei Darussalam 49,91, dan Filipina 40,94. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke enam dengan skor sebesar 38,61. undefinedLaporan yang dirilis oleh INSEAS ini menyusun pemeringkatan dengan penekanan penting pada pendidikan. Beberapa aspek pendidikan yang menjadi ukuran di antaranya pendidikan formal, vokasi, literasi baca-tulis-hitung, peringkat internasional universitas, jurnal ilmiah, mahasiswa internasional, relevansi pendidikan dengan dunia bisnis, jumlah lulusan teknisi dan peneliti, jumlah hasil riset, dan jurnal skor Indonesia dan negara ASEAN lainnya, adakah korelasi antara talenta dengan pendidikan di negara tersebut?Kondisi Pendidikan Indonesia Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura, yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia 0,719 dan disusul oleh Brunei Darussalam 0,704. Pada posisi keempat ada Thailand dan Filipina, keduanya sama-sama memiliki skor 0,661. undefinedAngka tersebut dihitung menggunakan Mean Years of Schooling dan Expected Year of Schooling. Lalu, bagaimana rata-rata lama sekolah negara-negara di Aseab? Rata-Rata Penduduk Indonesia Bersekolah Hingga SMP Data menunjukkan Singapura memiliki rerata lama sekolah paling lama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yaitu 11,5 tahun. Negara berikutnya adalah Malaysia dengan rata-rata lama sekolah sebesar 10,2 tahun. Selain itu, Filipina memiliki rerata lama sekolah sebesar 9,3 itu, Indonesia, rata-rata lama sekolahnya adalah 8 tahun. Di bawah Indonesia adalah Thailand 7,6 tahun, Laos 5,2 tahun, Myanmar 4,9 tahun, dan Kamboja 4,8 tahun. undefinedJika melihat kembali data GTCI di atas, ada korelasi antara lama sekolah yang ditempuh penduduk dengan kualitas talenta sumber daya negara tersebut. Bila diperhatikan, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Filipina berulang kali menempati lima posisi teratas di hal ini, Indonesia bahkan masih tertinggal dari Malaysia dan Filipina. Meski demikian, ada peningkatan rata-rata lama sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang dari Statistik Pendidikan, pada 2015 misalnya, rerata lama sekolahnya adalah 8,32 tahun. Rerata tersebut naik pada 2016 menjadi 8,42 dan naik kembali pada 2017, yaitu 8,5 tahun. Pada 2018, rerata lama ekolah di Indonesia mencapai 8,58 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/ angka rata-rata lama sekolah pada 2018 belum memenuhi target Renstra Kemendikbud sebesar 8,7 tahun. Selain itu, target RPJMN tahun 2019 pun tak terpenuhi rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas sebesar 8,8 dilihat berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 11,06 tahun, disusul Kepulauan Riau 10,01 tahun, dan Maluku 9,78 tahun. Sementara itu, provinsi dengan peringkat rata-rata lama sekolah paling rendah adalah Papua 6,66 tahun, Kalimantan Barat 7,65 tahun, dan NTB 7,69 tahun. undefinedUntuk mereka yang tamat SD, diperhitungkan lama sekolahnya 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau itu, antara wilayah desa dan kota pun juga ada ketimpangan. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Penduduk perkotaan rata-rata telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, sementara penduduk perdesaan rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 7 SMP/sederajat kurang lebih 7 tahun.Ketimpangan yang tinggi terjadi pada kelompok disabilitas. Selisih rata-rata lama sekolah antara para penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas mencapai sekitar 4 tahun. Dari sumber yang sama, diketahui bahwa mereka yang bukan penyandang disabilitas bisa bersekolah hingga kelas 8 SMP/sederajat, sedangkan penyandang disabilitas hanya mampu bersekolah sampai kelas 4 SD/sederajat saja. Artinya, sistem pendidikan kita belum inklusif dan akses pendidikan masih sangat terbatas. Indonesia berada di urutan 67 dari 125 negara di dunia dalam peringkat GTCI 2019. Sumber daya manusia penting untuk menjadi prioritas pemerintah. Bisa dibilang bahwa daya saing SDM di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara satu cara meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi anggaran pendidikan Indonesia tergolong tinggi dan trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, misalnya, anggaran pendidikan mencapai Rp375,4 triliun dan naik menjadi Rp492,5 triliun pada 2019 atau 20 persen dari Belanja APBN. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2019, beberapa di antaranya untuk Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan/rehabilitasi fasilitas pendidikan, dan beasiswa bidik misi. Bila Indonesia mau SDM-nya siap dalam menghadapi usia produktif, implementasi dan pemantauan dari alokasi dana pendidikan ini sangat penting untuk jadi perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. - Pendidikan Penulis Scholastica GerintyaEditor Maulida Sri Handayani Assalamu'alaikum teman-teman. Kabar sehat? Semoga selalu. Masih berhubungan dengan dinamika penduduk, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kualitas penduduk indonesia dilihat dari kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Sub bahasan mengenai kualitas penduduk ini melanjutkan sub bahasan tentang pertumbuhan penduduk kemarin. Semoga bisa menambah wawasan kamu, khususnya untuk mata pelajaran IPS kelas 7 bab 1 pada semester ganjil. Langsung saja monggo dipelajari. Pertumbuhan penduduk yang terjadi pada suatu negara akan memberikan dampak sebagai mana penjelasan sebelumnya. Permasalahan tersebut semakin parah jika kualitas negara tersebut juga buruk. Jika pertumbuhan penduduk diiringi dengan kualitas penduduk yang baik, maka perkembangan negara bisa seiring tetapi, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tapi kualitas penduduk yang buruk, tentu negara akan semakin memiliki banyak permasalah. Jadi, Kualitas penduduk merupakan salah satu indikator untuk menilai perkembangan suatu negara. Pengertian Kualitas Penduduk Kualitas penduduk adalah tingkatan mutu penduduk dan kemampuan sumber daya manuasia dalam menunjang negara untuk menjadi negara maju. Kualitas penduduk dapat dilihat dari pendapatan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Baca juga S2 Kesehatan Masyarakat, Prospek kedepan yang Cerah Hampir sebagian besar negara-negara di dunia memiliki permasalah tentang kualitas penduduknya. Tak terkecuali Indonesia. Indonesia masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait dengan kualitas penduduk Indonesia. Dari ketiga kriteria kualitas penduduk mungkin belum ada yang menjadi sektor yang bisa dibanggakan. Selama ini pemerintah juga sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas penduduk indonesia. Kebijakan-kebijakan terkait dengan sektor kualitas penduduk baik pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan penduduk sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga terdekat kita, Malaysia mungkin, Indonesia masih dikatakan tertinggal. Maka, perlunya kesadaran dan peran dari segala lapisan negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Adapun kualitas penduduk di Indonesia, sebagai berikut Tingkat Kesehatan masih Rendah Salah satu sektor penentu kualitas penduduk adalah kesehatan. Jika kesehatan suatu negara baik, maka kualitas penduduknya bisa dibilang bagus. Hal tersebut berkaitan dengam tingkat kematian negara tersebut. Jika tingkat kesehatan rendah, maka kematian penduduk akan banyak terjadi, sehingga menjadikan negara tersebut memiliki kualitas kesehatan yang rendah. Kualitas kesehatan dalam suatu negara dapat diindikasikan dari berbagai sisi. Indikasi yang dimaksud antara lain angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, ketercukupan gizi makanan, dan usia harapa hidup. Kualitas kesehatan yang rendah akan menimbulkan dampak buruk bagi negara. Sebab akan terjadi pengurangan tenaga kerja di dalam negara tersebut secara signifikan. Banyaknya kekhawatiran mengenai kehidupan masyarakat yang terancam akan adanya kematian. Maka, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya, diantarnya Kerjasama Internasional dengan WHO Badan Kesehatan Dunia Saat ini Indonesia sudah bekerjasama dengan Badan Kesehatan di bawah naungan PBB, yakni WHO. Hasil dari kerjasama ini adalah standarisasi obat dan makanan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelaksanaan pekan imunisasi nasional. Peningkatan Kualitas Lingkungan Lingkungan yang baik dan bersih menjadi salah faktor kesehatan masyarakat. Indonesia juga telah bekerjasama dengan Badan di bawah naungan PBB selain WHO, mengenai pembangunan, yaitu UNDP. Salah satu program dari kerjasama tersebut adalah Kompoong Improvement Programme KIP. KIP adalah upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan kampung kota dengan tujuan lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni. Melengkapi Sarana dan Prasarana Kesehatan Saat ini dunia medis sudah mengalami perkembangan di Indonesia. Sarana prasarana yang menunjang kesehatan masyarakat mulai diperhatikan. Sebut saja tenaga medis sampai ke pelosok, obat-obatan, alat kesehatan mudah didapatkan, bidan desa siap 24 jam, dll. Mengadakan program pelayanan kesehatan masyarakat masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat sudah mulai di perhatikan di Indonesia. Mulai dari Askes Asuransi Kesehatan yang kini kita kenal dengan BPJS Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Walaupun dalam perjalanannya, BPJS masih menjadi beban entah bagi masyarakat maupun penyedia layanan kesehatan. Kualitas Pendidikan masih Rendah Pendidikan menjadi salah satu sektor pendukung berkembangnya suatu negara. Negara maju adalah negara yang didukung oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan sesuai bidangnya. Semakin banyak penduduk yang berilmu pendidikan, maka dampaknya negara tersebut juga semakin baik dalam pengelolaannya. Pendidikan penduduk dalam suatu negara akan menunjang kemampuan memahami sebagai modal untuk menghadapi kemajuan zaman. Semakin tinggi pendidikannya akan semakin mudah penduduk untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Masyarakat senantiasa memiliki kreatifitas dan inovasi dalam segala hal, sehingga akan menambah produktifitas negaranya. Pemerintah Indonesia juga memiliki upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya Program wajib belajar 9 tahun Mendorong kesadaran masyarakat mampu dan badan usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu Menyediakan berbagai beasiswa berprestasi Memberikan Bantuan Operasional Sekolah BOS Membuka pendidikan nonformal dan kursus untuk menigkatkan skill masyarakat Meningkatkan sarana prasarana pendidikan di berbagai pelosok negri Pendapatan per Kapita masih Rendah Sebelumnya, kamu sudah tahu apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan kotor nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk di suatu negara. Sehingga, pendapatan per kapita yang tinggi akan mencerminkan kemakmuran negara tersebut. Di Indonesia sendiri memiliki pendapatan per kapita yang masih rendah. Berdasarkan data BPS Badan Pusat Statistik pendapatan per kapita negara Indonesia sebesar Rp pada tahun 2018. Besaran tersebut naik 6,76 persen dari tahun sebelumnya. Dengan pendapatan per kapita yang kecil menggambarkan tingkat kehidupann masyarakat Indonesia masih didominasi masyarakat miskin atau prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah. Dengan demikian, negara akan sulit melakukan pembangunan nasional, sebab negara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Sehingga, negara tidak akan bisa maju dari segala bidang. Meskipun berpendapatan kecil, pemerintah Indonesia telah mengupayakan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun upaya pemerintah untuk mengatasi kualitas pendapatan per kapita, sebagai berikut Memberikan subsidi keluarga miskin Memberikan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu Meningkatkan standar upah buruh minimum kota Memberikan pinjaman lunak serta pelatihan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial Bahasan Sebelumnya Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. BAB Latar Belakang MasalahKualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan data UNESCO 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke -102 1996, ke-99 1997, ke-105 1998, dan ke-109 1999.Menurut survei Political and Economic Risk Consultant PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survey dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajaun teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang 2003 bahwa dari SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program PYP. Dari SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program MYP dan dari SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program DP.Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu sarana fisik, kualitas guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, kesempatan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan, biaya yang tersebut di atas akan menjadi bahan bahasan dalam makalah yang berjudul “ Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia” Rumusan ciri-ciri pendidikan di Indonesia? kualitas pendidikan di Indonesia? saja yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia? solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia? Tujuan ciri-ciri pendidikan di kualitas pendidikan di Indonesia saat hal-hal yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Manfaat Penulisan1. Bagi PemerintahBisa dijadikan sebagai sumbangsih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Bagi GuruBisa dijadikan sebagai acuan dalam mengajar agar para peserta didiknya dapat berprestasi lebih baik dimasa yang akan Bagi MahasiswaBisa dijadikan sebagai bahan kajian belajar dalam rangka meningkatkan prestasi diri pada khususnya dan meningkatkan kualitas pendidikan pada Ciri-ciri Pendidikan di IndonesiaCara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan-pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa/ pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi-bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta Kualitas Pendidikan di Indonesia Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah. “Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin 12/3/2007. Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu1Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta jender. 3Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun. 7Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di IndonesiaDi bawah ini akan diuraikan beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, yaitu Pendidikan Di IndonesiaPendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik dosen, guru, instruktur, dan trainer dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survey ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelm kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektifitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak perduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan dibidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikaan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang pendidikan di sekolah menegah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal sepeti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Pengajaran Di Indonesia Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah’. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di dindonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relative lebih randah jika kita bandingkan dengan Negara lain yang tidak mengambil sitem free cost education. Namun mengapa kita menganggap pendidikan di Indonesia cukup mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini jika penghasilan rakyat Indonesia cukup tinggi dan sepadan untuk biaya kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tenang biaya sekolah, training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, nemun peserta didik tidak hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam dan lain sebagainya yang ketika kami survey, hal itu diwajibkan oleh pendidik yang berssngkutan. Yang mengejutkanya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarnnya perhari dimulai dari pukul dan diakhiri sampai pukul Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat, bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai itu, masalah lain efisiensi pengajaran yang akan kami bahas adalah mutu pengajar. Kurangnya mutu pengajar jugalah yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang juga membutuhkan uang lebih. Yang kami lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun di mengajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal-tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebanarnya. Hal lain adalah pendidik tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga mudah dimengerti dan menbuat tertarik peserta pendidikan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-ubah sehingga membingungkan pendidik dan peserta didik. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi yang pengubah proses pengajaran menjadi proses pendidikan aktif, hingga kurikulum baru lainnya. Ketika mengganti kurikulum, kita juga mengganti cara pendidikan pengajar, dan pengajar harus diberi pelatihan terlebih dahulu yang juga menambah cost biaya pendidikan. Sehingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti kurikulum yang dianggap kuaran efektif lalu langsung menggantinya dengan kurikulum yang dinilai lebih efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relative tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Konsep efisiensi sendiri terdiri dari efisiensi teknologis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologis diterapkan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relative terhadap harganya. Apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka suatu program pendidikan yang efisien cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaansumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien. Program pendidikan yang efisien adalah program yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami Pendidikan Di IndonesiaJika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standardisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan pendidikan terus berudah. Kompetensi yang dibutuhka oleh masyarakat terus-menertus berunah apalagi di dalam dunia terbuka yaitu di dalam dunia modern dalam ere globalisasi. Kompetendi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standard an kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan BSNP.Tinjauan terhadap standardisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa kami dalam pengunkapan adanya bahaya yang tersembunyi yaitu kemungkinan adanya pendidikan yang terkekung oleh standar kompetensi saja sehngga kehilangan makna dan tujuan pendidikan didik Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaiman agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak perduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh, yang terpentinga adalah memenuhi nilai di atas standar seperti di atas sangat disayangkan karena berarti pendidikan seperti kehilangan makna saja karena terlalu menuntun standar kompetensi. Hal itu jelas salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di itu, akan lebih baik jika kita mempertanyakan kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang hampir selalu menjadi kontrofesi misalnya. Kami menilai adanya sistem evaluasi seperti UAN sudah cukup baik, namun yang kami sayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalu peserta didik yang telah menenpuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlanhsug sekali, evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah didikuti oleh peserta hal lain juga yang sebenarnya dapat kami bahas dalam pembahasan sandardisasi pengajaran di Indonesia. Juga permasalahan yang ada di dalamnya, yang tentu lebih banyak, dan membutuhkan penelitian yang lebih dalam lagiPenyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tentu tidah hanya sebatas yang kami bahas di atas. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Tentunya hal seperti itu dapat kita temukan jika kita menggali lebih dalam akar permasalahannya. Dan semoga jika kita mengetehui akar permasalahannya, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia sehingga jadi kebih baik beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di atas, berikut ini akan dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Kualitas Sarana FisikUntuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan Balitbang Depdiknas 2003 menyebutkan untuk satuan SD terdapat lembaga yang menampung siswa serta memiliki ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak atau 42,12% berkondisi baik, atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak Kualitas GuruKeadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% negeri dan 28,94% swasta, untuk SMP 54,12% negeri dan 60,99% swasta, untuk SMA 65,29% negeri dan 64,73% swasta, serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% negeri dan 58,26% swasta.Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas 1998 menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas 3,48% berpendidikan S3.Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan Kesejahteraan GuruRendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII Federasi Guru Independen Indonesia pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya Republika, 13 Juli, 2005.Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen PNS agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen Pikiran Rakyat 9 Januari 2006.4Rendahnya Prestasi SiswaDengan keadaan yang demikian itu rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and Science Study TIMSS 2003 2004, siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Programme UNDP juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh di skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia Greaney,1992, studi IEA Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement di Asia Timur menunjukan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD 75,5 Hongkong, 74,0 Singapura, 65,1 Thailand, 52,6 Filipina, dan 51,7 Indonesia.Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan itu, hasil studi The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 IEA, 1999 memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yang disurvai di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan Pemerataan Kesempatan PendidikanKesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni APM untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% 28,3 juta siswa. Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% 9,4 juta siswa. Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan Relevansi Pendidikan Dengan KebutuhanHal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang funsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia Biaya PendidikanPendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak TK hingga Perguruan Tinggi PT membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp — sampai Rp Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS Manajemen Berbasis Sekolah. MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan RUU BHP. Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara BHMN. Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen Kompas, 10/5/2005.Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah RPP tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 1 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice ENJ, Yanti Mukhtar Republika, 10/5/2005 menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda Kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan RUU BHP, Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan BHP yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara BHMN itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan’. Solusi dari Permasalahan-permasalahan Pendidikan di IndonesiaUntuk mengatasi masalah-masalah di atas, secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaituPertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme mazhab neoliberalisme, yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan –seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan– berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintah-lah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan SimpulanKualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila di bandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektifitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah lainya yang menjadi penyebabnya yaitu sarana fisik, kualitas guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, kesempatan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan, biaya solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi Saran Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan kesistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus di lakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Lihat Pendidikan Selengkapnya Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Manusia selalu senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya, Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan lain-lain. 1. Kualitas Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pengelompokan Penduduk berdasarkan pendidikan dapat dikategorikan atas penduduk tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan di Indonesia selalu megalami kemajuan, namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Rendahnya pendapatan masyarakat. Belum meratanya sarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, seperti Menambah dan meningkatkan kualitas guru Melaksanakan program wajib belajar dan orang tua asuh Membangun sekolah di daerah yang kurang jumlah sekolahnya Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau memerlukan Mengadakan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah 2. Kualitas Penduduk Menurut Tingkat Kesehatan Ukuran tingkat kesehatan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari angka kematian kasar, angka kematian ibu hamil/saat melahirkan, angka kematian bayi, angka kematian menurut umur dan angka harapan hidup. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas kesehatan penduduk yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh faktor makanan dan gizi yang dikonsumsi, kondisi lingkungan, fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis. Salah satu masalah yang diakibatkan rendahnya kesehatan di Indonesia adalah kekurangan gizi. Kurangnya gizi yang didapat oleh penduduk mengakibatkan rendahnya ketahanan tubuh, daya kerja, cara berpikir, dan kreativitas. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat adalah Membangun Posyandu Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi Megadakan imunisasi masal yang murah dan gratis Menambah jumlah dan menaikkan kualitas tenaga medis Memperbanyak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas Sosialisasi dan pencegahan wabah. 3. Kualitas Penduduk Menurut Mata Pencarian Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara agraris, sehingga banyak penduduk Indonesia yang bermatapencaharian sebagai seorang petani. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk bekerja di bidang lain, dirasa masih sangat rendah, dikarenakan keterampilan penduduk Indonesia yang masih kurang. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat di negara Indonesia sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Semakin tinggi pertambahan penduduk, maka jumlah angkatan kerja juga semakin banyak. Hal ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, karena angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja harus segera diatasi karena berkaitan dengan ketahanan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, diantaranya Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program melalui Kartu Pra Kerja, Mengadakan program hubungan dan perlindungan tenaga kerja Mengurangi pengangguran di daerah berpenduduk padat, miskin dan rawan terhadap bencana alam, misalnya pembangunan desa Meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja Program Penggunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja PPTK, Bursa Tenaga Kerja, dan lain-lain.

kualitas pendidikan penduduk indonesia dapat diidentifikasi dari